liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
  • Wed. Jun 7th, 2023

LOTUS138.INK

HOT BERITA-BERITA TERUPDATE

Pimpin LKPP, Hendrar Prihadi Hapus Belasan Ribu Produk Impor dari E-Katalog

Pimpin LKPP, Hendrar Prihadi Hapus Belasan Ribu Produk Impor dari E-Katalog

Laporan wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi melakukan terobosan dengan membekukan dan mengurangi belasan barang yang diduga impor dari sistem katalog elektronik di LKPP.

Alasan penolakan produk ini karena merupakan produk impor, produk yang mengenakan harga yang tidak wajar dan tidak memiliki kesesuaian dengan pemasok terdaftar.

Hal itu disampaikan Hendrar Prihadi dalam Rapat Koordinasi Presiden Monev No. 2 Tahun 2022 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Koperasi UMK dalam rangka mensukseskan Program Bangga Buatan Indonesia yang diadakan di ICE BSD. Tangerang hari ini, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: LKPP Catat 44 Kasus Korupsi yang Melibatkan KPU Rentang 2014-2022

Hendrar sendiri diangkat sebagai Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022.

Hendi menegaskan, upaya pembekuan dan pelepasan produk impor dalam sistem katalog LKPP bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri.

“Sepanjang perjalanan saya di LKPP, saya menemukan beberapa masalah pengadaan terkait produk dalam negeri. Pertama, beberapa rekan mengatakan bahwa mereka ingin membeli produk dalam negeri dengan harga lebih tinggi. Kedua, produk dalam negeri kadang kualitasnya lebih rendah dari produk luar negeri,” ujar Hendrar Prihadi alias Hendi.

Menurutnya, persoalan ini harus dijawab melalui pengadaan, karena melalui belanja pemerintah, produk dalam negeri dapat memanfaatkan daya saingnya. “Insya Allah dengan komitmen bersama melalui APBN APBD, kita akan mampu menghasilkan produk dalam negeri yang lebih kompetitif, baik dari segi harga dan kualitas maupun kapasitas produksi,” ujarnya.

Meski begitu, dia tidak ingin dukungan terhadap produk dalam negeri disalahgunakan oleh segelintir oknum. Untuk itu, selain menutup jalur impor produk, LKPP RI juga membekukan dan mengurangi pemajangan produk yang memasang harga tidak wajar.

Ia mengungkapkan, upaya ini dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan Inpres nomor 2 tahun 2022 yang bersih dari praktik KKN. “Misalnya harga awal sepuluh ribu, kemudian kami melihat ada kenaikan harga lebih dari 25 persen karena ada transaksi,” pungkas Hendi.

Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual pada kegiatan tersebut mengapresiasi upaya LKPP RI dalam meningkatkan produk dalam negeri, serta produk mikro, kecil, dan koperasi.

Baca juga: Tugas dan Fungsi LKPP, Lembaga yang Kini Dipimpin Hendrar Prihadi

“Laporan yang saya terima dari LKPP merupakan capaian yang baik, menunjukkan belanja produk dalam negeri meningkat. Tapi belanja produk dalam negeri pada 2023 harus lebih tinggi,” kata Presiden.

Senada dengan Hendi, Presiden Jokowi juga meminta agar penggunaan produk impor dikurangi, bahkan dihilangkan. “Oleh karena itu, perlu terus mensukseskan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” tegasnya.

Rapat Koordinasi Monev dan Inpres No. 2 Tahun 2022 yang diselenggarakan LKPP ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat di Kementerian/Lembaga/Pemkab antara lain Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Koperasi. UKM Teten Masduki, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono, dan Dirjen Pengembangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.