liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
  • Wed. Feb 8th, 2023

LOTUS138.INK

HOT BERITA-BERITA TERUPDATE

LBH Jakarta Desak DPR RI Tidak Menyetujui Perppu Cipta Kerja

LBH Jakarta Desak DPR RI Tidak Menyetujui Perppu Cipta Kerja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk tidak menyetujui penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Referendum Advokat Publik LBH Jakarta Citra mengatakan DPR RI dapat menyetujui atau tidak Perppu pada sidang DPR berikutnya.

“Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Peraturan Pemerintah ini harus mendapat pengesahan DPR pada sidang berikutnya,” kata Referandum Citra, melalui keterangan pers tertulis, Sabtu (31/12). . /2022).

Citra mengatakan DPR RI harus benar-benar mendengarkan dan mempertimbangkan suara rakyat.

Artinya, DPR harus benar-benar mendengarkan dan mempertimbangkan suara rakyat terkait terbitnya Perppu a quo sebagai pemegang amanat konstituen, jelasnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, DPR RI harus mencapai mufakat untuk tidak menyetujui Perppu sebagai bentuk perimbangan kekuasaan.

“Dan koreksi politik untuk menghindari tindakan inkonstitusional lanjutan, yaitu menjustifikasi lahirnya Perppu a quo sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020,” jelas Citra.

“Dan solusi atas adanya keadaan darurat yang memaksa yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah,” lanjutnya.

Baca juga: Partai Buruh: Perppu Ciptakan Pekerjaan Pilihan Terbaik

Sebelumnya, penerbitan Perppu Cipta Kerja diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jumat malam. .

Airlangga mengungkapkan, pertimbangan menerbitkan Perppu Cipta Kerja karena kebutuhan yang mendesak.

Ketua umum Golkar itu menjelaskan kebutuhan mendesak yang terkait dengan ekonomi global, inflasi, resesi, hingga konflik antara Rusia dan Ukraina.

“Pertimbangan pertama adalah urgensi. Pemerintah perlu mempercepat situasi global yang diharapkan terkait ekonomi, kenaikan inflasi, ancaman stagflasi, dan juga terkait perang geopolitik antara Ukraina dan Rusia, serta konflik lain yang belum terselesaikan.”

“Dan pemerintah sedang menghadapi krisis pangan, keuangan, dan perubahan iklim,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube oleh Sekretariat Presiden.

Baca juga: Kata Iqbal Angkat Suara Menanggapi Keluarnya Perppu UU Cipta Kerja

Selain itu, Airlangga mengklaim penerbitan Perppu tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU7/2009 yang memenuhi syarat krisis yang memaksa.

Airlangga juga mengatakan, dengan adanya Perppu ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai putusan MK, seperti masalah upah minimum tenaga kerja asing, koordinasi aturan perpajakan, hingga hubungan pusat dan pemerintah daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan bahwa terbitnya Perppu membatalkan status bersyarat UU Cipta Kerja yang diputuskan MK.

“Perppu itu setara undang-undang dalam peraturan perundang-undangan kita. Kalau ada alasan mendesak ya,” ujarnya.